JejakPedia.com : Banyak Media Tak Berpihak Pada Publik, Kebebasan Pers Milik Owner

 Pers Indonesia tengah berada di persimpangan jalan dan dihadapkan pada berbagai pilihan y JejakPedia.com :  Banyak Media Tidak Berpihak pada Publik, Kebebasan Pers Milik Owner
Pеrtаhаnkаn Kеbеbаѕаn Pеrѕ. Imаgе: FrееPrеѕѕ.nеt.*
Pers Indonesia tengah berada di persimpangan jalan dan dihadapkan pada berbagai pilihan yang dapat menjauhkan pers dari tanggung jawab sebagai pilar demokrasi yg bekerja buat kepentingan rakyat banyak.

Demikian pandangan Ketua Generik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono.

Diterangkan, pers Indonesia menghadapi ancaman dari tiga hal yg datang di ketika bersamaan, yakni kepentingan politik, kepentingan korporasi, dan gempuran informasi media sosial yg kadang kali mengabaikan fakta dan kebenaran.

"Kita sekarang menyaksikan bagaiman kepentingan kelompok politik menjadikan pers sebagai alat kepentingan. Pengabdian pers tak lagi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tetapi pada kepentingan politik partai dan atau politisi. Ini memprihatinkan," ujar Margiono dikutip RMOL.

"Media sosial berkembang sangat cepat belakangan ini. Sepintas media sosial menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan keterangan dan membantu masyarakat bagi memahami masalah dan mencari jalan keluar. Tapi tidak jarang kalian saksikan media sosial menjadi alat buat memperkeruh keadaan," imbuhnya.

Margiono memberikan solusi. Menurutnya, jalan keluar terbaik dari kemelut di persimpangan jalan ini adalah peningkatan kоmреtеnѕі wаrtаwаn.

SAYA, Anda juga, tentu sependapat dengan pandangan di atas. Bisa dikatakan, ketika ini tidak ada media besar yg sepenuhnya bekerja bagi publik, mengabdi kepada kepentingan orang banyak.

Sas-sus yg berkembang, media-media besar yang pemiliknya tidak terjun ke politik telah dikendalikan kekuatan politik tertentu dengan kucuran dana berlimpah.

Sudah pasti, media-media yg dimiliki "petinggi partai politik" akan menjadi corong kepentingan politik.

Tegasnya, mayoritas media besar (mаіnѕtrеаm) ketika ini menjadi pembela kepentingan penguasa. Publik "terpaksa" mencari sendiri keterangan "penyeimbang" yg bertebaran di media sosial atau di media-media "marginal" seperti blog.

Para wartawan yang bekerja di media-media besar bukan tak mau menaati kaidah jurnalisme "loyalitas pertama untuk publik", tetapi mereka terpaksa mengorbankan idealisme karena tekanan dan paksaan pemilik media.

Kompetensi Wartawan yang diusulkan Margiono di atas juga sebenarnya bukan solusi. Meskipun wartawan sudah kompeten, lulus uji kompetensi, namun mereka tak akan dapat lepas dari belenggu "kebijakan redaksi" (еdіtоrіаl роlісу) medianya masing-masing, terutama media yg menjadi alat kepentingan politik semacam Media Group dan MNC Media.

Publik sudah bisa membedakan mana media yg mengabdi kepada rakyat dan mana media yang menjadi corong penguasa. Media-media besar umumnya menjadi corong penguasa, sebagaimana zaman Orde Baru.

Wajar seandainya kini bermunculan media-media yg dulu disebut  "media bawah tanah" (undеrgrоund mеdіа) dengann рlаtfоrm media sosial dan blog.

Media-media mаіnѕtrеаm lambat-laun ditinggalkan pembaca seandainya terus-menerus cuma memainkan sebagai budak kepentingan politik, bukan mengabdi kepada pembaca (publik). Wasalam. (www.jejakpedia.com).*