Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ketentuan Terbaru Pajak Pulsa Tak Rugikan Konsumen, Ini Penjelasan Terbarunya

Kementerian Keuangan ambil ucapan pertanyaan riuh aplikasi kebijakan pajak atas pulsa ataupun kartu kesatu, token listrik, serta voucer yang diatur dalam PMK 06/ PMK. 03/ 2021.

Stafsus MenKeu Bidang Komunikasi Penting, Yustinus Prastowo, menerangkan dasar ketentuan itu malah membagikan kejelasan hukum serta penyederhanaan atas pengenaan PPN serta PPh atas pulsa ataupun kartu kesatu, token listrik, serta voucer.

Tidak hanya itu, PPN serta PPh atas pulsa ataupun kartu kesatu, token listrik, serta voucer pula telah berjalan sepanjang ini, alhasil ketentuan itu tidak menata tipe serta obyek pajak terkini.

Ada pula Prastowo setelah itu merinci analogi antara kententuan pemajakan pulsa yang terkini dengan yang lama. Selanjutnya uraiannya:

Pertama, dalam ketentuan yang terkini pulsa ataupun kartu kesatu dicoba penyederhanaan pemungutan PPN, hingga hingga pada agen tingkatan II( server), alhasil agen berikutnya serta pedagang yang menjual pada pelanggan akhir tidak butuh memungut PPN lagi.

Ketentuan sebelumnya:

PPN dipungut pada tiap kaitan penyaluran, dari operator telekomunikasi, agen penting( tingkatan 1), agen besar( tingkatan 3), agen berikutnya, hingga dengan pemasaran oleh orang dagang pedagang.

" Agen kecil serta pedagang hadapi kesusahan melakukan metode PPN alhasil mengalami permasalahan pelampiasan peranan perpajakan," tutur Prastowo.

Kedua token Listrik. Dalam kebijakan terkini, PPN cuma dikenakan atas pelayanan pemasaran ataupun pembayaran yang berbentuk komisi ataupun beda harga yang diperoleh agen pedagang, bukan atas angka token listriknya.

Ketentuan sebelumnya:

Pelayanan pemasaran terutang PPN, tetapi terdapat kesalahpahaman kalau PPN dikenakan atas semua angka token listrik yang dijual oleh agen pedagang.

Ketiga,

pemajakan terpaut voucer. PPN cuma dikenakan atas pelayanan pemasaran ataupun penjualan berbentuk komisi ataupun beda harga yang didapat agen pedagang, bukan atas angka voucer sebab voucer ialah perlengkapan pembayaran asetara dengan duit yang tidak terutang PPN.

Ketentuan sebelumnya:

Pelayanan pemasaran ataupun penjualan voucer terutang PPN, tetapi terdapat kesalahpahaman kalau voucher terutang PPN.

Sedangkan iti, terpaut pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh agen pulsa, serta PPh Pasal 23 atas pelayanan pemasaran/ pembayaran agen token listrik serta voucer ialah pajak dimuka untuk agen/ agen yang bisa dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

“ Dengan uraian itu, hingga ketentuan itu tidak mempengaruhi kepada harga pulsa ataupun kartu kesatu, token listrik, serta voucer,” tukasnya.

 

Berlangganan via Email